Suntik Dana Talangan ke BPJS Kesehatan Rp 5,2 T, Ini Kata Sri Mulyani

JawaPos.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam outlook Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019, belanja BPJS diperkirakan mencapai Rp 33,8 triliun. Jumlah itu naik dari tahun lalu Rp 29 triliun.

“Kami masih akan mengevaluasi berdasarkan penugasan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit sistem kepada BPJS dari 2400 rumah sakit di Indonesia,” kata Sri Mulyani di Istana Negara, Rabu (5/12). 

Jumlah dana yang dikeluarkan BPJS terus melonjak seiring dengan banyaknya penderita penyakit degeneratif yang bergeser ke usia muda. Tantangan yang dihadapi seperti penyakit jantung, stroke, dan diabetes membuat BPJS mengalami defisit.

Sehingga, lanjutnya, pemerintah bisa melihat betul kondisi keuangan BPJS seperti, sistemnya, tagihan, serta manajemen yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga diharapkan tidak terjadi tunggakan pembayaran klaim BPJS.

“Tak terjadi lagi delay ata penundaan terhadap pembayaran apabila proses tagihan dan verifikasi bisa diperbaiki secara baik dari sisi keakuratan. Kami minta BPKP utntuk melihat kepada keseluruhan sistem kepada BPJS maupun di 2400 rumah sakit,” jelasnya.

Pemerintah mencairkan Rp 5,2 triliun untuk BPJS. Rinciannya Rp 3 trilun dicairkan dan menyusul Rp 2,2 triliun akan dilakukan beberapa minggu kemudian.

“Sambil tetap minta BPKP melakukan persiapan. Kami hanya memberikan waktu sampai 2 bulan lah kepada BPKP untuk bekerja melakukan evaluasi keseluruhan sebagian untuk tagihan Desember. Pemerintah akan mengevaluasi di bulan Januari,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Pemerintah akan kembali menyuntikan dana talangan guna mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Untuk tahap kedua ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,2 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan mengenai hal ini. Dana Rp 5,2 triliun tersebut siap akan segera dicairkan.

“Mungkin nanti ditunggu, Insya Allah. Dalam waktu dekat akan dipersiapkan Kemenkeu dan BPJS. Kemenkeu sudah siapkan Rp 5,2 triliun, nantinya akan dikoordinasikan dengan BPJS agar bisa memenuhi kewajibannya hingga akhir tahun,” ujarnya di Nusa Dua, Bali, Rabu (5/12).

(ika/JPC)